"Salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan".
Merdeka.com, Makassar - Asisten Deputi Wilayah III KemenPAN-RB, Natalina Sipayung melayangkan pujian atas kinerja dari Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto.
Hal itu disampaikan saat menghadiri langsung kegiatan sosialisasi pelayanan publik Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau eSAKIP, Sabtu (1/12/18) di Hotel Santika Makassar.
"Saya sangat bangga atas kinerja yang dipaparkan tadi oleh Pak Wali. Namun, testimoni tersebut sedikit menggambarkan apakah hanya Danny saja yang punya ide dan merealisasikannya sendiri? Ini yang saya masih ragu. Wali Kotanya sangat inovatif tapi bagaimana dukungan dari SKPD?," tanggap Natalina.
Natalina menilai hal itu terjadi karena melihat masih lemahnya laporan yang dibuat oleh para SKPD kemudian dilaporkan ke pihaknya.
Kata dia, monitoring dan evaluasi ini mencakup beberapa tahapan antara lain perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.
Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.
"Salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran," ucapnya.
Sementara, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto membenarkan hal tersebut.
"Saya tidak terlalu puas dengan outcome yang kita hasilkan. Kita masih mengevaluasi semuanya itu. Kita kan sekarang masih diberikan nilai B. Kelemahan kita benar ada pada pelaporan. SKPD kita malas mengupdate, malas menginformasikan," jelas Danny.
Karenanya, Danny akan menggenjot disisa waktu jabatannya untuk bisa jauh lebih meningkat lagi.
Danny pun meminta kepada pihak Kemenpan-RB agar dipermudah untuk merotasi dan mutasi para pejabat SKPD yang dinilai tidak sanggup membantu mewujudkan Makassar dua kali tambah baik.