Walikota Makassar diganjar BPI Award karena disukai masyarakatnya

Merdeka.com, Makassar - Wali Kota Makassar Danny’ Pomanto dianugerahi penghargaan Badan Peneliti Independen (BPI) Award 2017. Penghargaan ini diberikan karena wali kota berlatar belakang arsitek ini dianggap paling disukai dan dicintai masyarakatnya, selain karena sukses atas kinerjanya.

Selain itu, pelayanan ke masyarakat sampai menyentuh ke sasaran seperti kepuasan publik terhadap pelayanan, pengawasan dan pengeluaran anggaran yang baik, juga menjadi indikator penilaian untuk memperoleh penghargaan bergengsi ini.

Penganugerahan tersebut menjadi puncak kinerja dari para anggota BPI dari 22 propinsi. Mereka melakukan survei, memilih, serta menyeleksi secara independen untuk para pejabat penyelenggara negara.

“Alhamdulillah, rasa syukur dan bangga kita atas diberikannya penganugerahan ini, sekaligus bukti bahwa kita masih diberi kepercayaan. Karena penganugerahan ini tidak main- main karena melalui survei dan hasil kajian mendalam dengan mengambil sampel data yang diperoleh BPI, yaitu; dari Kejaksaan Negeri, pemda, survei  masyarakat setempat dan nama nominator karena sudah banyak menerima penghargaan,” terang Wali Kota Danny Pomanto.

Adalah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) yang memberikan penghargaan tersebut. Sejumlah 32 pejabat penyelenggara negara, kepolisian dan kejaksaan mendapatkan penganugerahan tersebut dalam acara malam penghargaan BPI Award 2017 di Hotel Santika, BSD City, Rabu (27/9/2017) tadi malam.

Kegiatan ini dibuka Dirjen Bina Keuangan Daerah Syarifuddin. Ia berharap ke depan seluruh pemerintah daerah terus melakukan perbaikan pengelolaan pengawasan dan pengeluaran anggaran yang baik dan segera menerapkan sistem keuangan non tunai.

Adapun di acara malam penghargaan yang digelar untuk pertama kalinya oleh BPI KPNPA RI, turut dihadiri oleh sejumlah wakil penerima nominator seperti dari Walikota Tangsel, Walikota Tangerang, Walikota Bandung, Walikota Solo, Bupati Madiun, Walikota Bogor, Walikota Kolaka Timur, Bupati Bone Sulsel, Bupati Bombana, Bupati Batanghari, Kapolres Depok, Walikota Jambis, Bupati Pasuruan dan lainnya. (NIA)