Di KPK, wali kota Danny bagi kiat cegah penyimpangan dana CSR

Merdeka.com, Makassar - Wali Kota Makassar Danny Pomanto menjadi narasumber pada kegiatan International Business Integrity Conference (IBIC) 2016 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (16/11). Pada kesempatan tersebut, dia memaparkan sejumlah kiat Pemerintah Kota makassar mencegah praktik korupsi di lingkup pemerintahan.

Danny mengungkapkan, salah satu yang mesti diwaspadai adalah penyalahgunaan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dari pihak swasta. Untuk mencegahnya, pemerintah membuka selebar mungkin keterlibatan peran komunitas dan lembaga swadaya masyarakat dalam mengawasi.

"Dana CSR dari perusahaan kita buatkan program dengan melibatkan LSM. Bukan dalam bentuk dana, jadi potensi penyimpangan bisa ditekan seminimal mungkin," kata Danny.

Bagi Danny, mencegah korupsi bisa dilakukan dengan mewujudkan pemerintahan yang transparan, berintegritas, serta melibatkan partisipasi publik. Pemerintah, swasta, dan masyarakat sama-sama memegang peranan penting.

"Untuk perusahaan, harus memiliki landasan hukum dalam setiap kegiatannya, apalagi yang berkaitan dengan dana sosial atau CSR. Sehingga semua bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

IBIC dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Selama dua hari, digelar sejumlah dialog dengan menghadirkan narasumber, antara lain Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Ketua OJK Muliaman Hadad, serta komisioner KPK Laode M. Syarief, Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengapresiasi langkah KPK dalam peningkatan Integritas di sektor bisnis melalui konferensi ini. Kalla juga setuju agar pihak swasta turut berupaya melakukan pembenahan dengan meningkatkan transparansi dan menjauhi praktik suap, sehingga dunia usaha bisa berintegritas dan profesional.

“Pengusaha harus produktif dan berintegritas. Kita harus membuat sistem lebih sederhana untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi,” katanya.

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap konferensi ini dapat menginisiasi pencegahan korupsi yang terkait dengan sektor bisnis, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari tata kelola praktik bisnis, serta penguatan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

“Ini dapat menjadi momentum kita bersama sebagai anak bangsa untuk bergandengan tangan dan bersatu padu memberantas korupsi,” katanya. (NIA)