65 PNS eselon II bersaing isi 11 jabatan kosong di Makassar

Merdeka.com, Makassar - Pemerintah Kota Makassar, Senin (24/10) mulai mengelar uji kompetensi dan penilaian atau assessment terhadap peserta lelang jabatan di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar. Tes yang digelar hingga Kamis (27/10) sebagai bagian seleksi untuk mengisi 11 jabatan tingkat Eselon IIb di lingkup Pemkot yang tengah lowong.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Makassar Basri Rahman mengatakan, assessment diikuti 65 peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus berkas untuk seleksi lelang jabatan.

“Awalnya ada 67 peserta yang lolos, namun hanya 65 orang yang ikut tes. Dua lainnya tidak ikut karena alasan sakit dan sedang berada di luar kota,” kata Basri Rahman, Senin (24/10).

Pemkot Makassar membuka seleksi pengisian jabatan eselon IIb untuk mengisi jabatan lowong di sebelas dinas dan badan. Antara lain Dinas Perpustakaan, Dinas Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Perumahan dan Pemukiman. Lalu Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto didampingi Kepala Bagian Humas Pemkot Firman Hamid Pagarra menyempatkan diri meninjau hari pertama pelaksanaan assessment. Dia melihat sejumlah yang diikuti para peserta.

“Melalui assessment ini diharapkan bisa didapatkan orang yang tepat untuk jabatan tertentu, yang posisinya mengikuti perubahan dari pemerintah pusat,” kata Danny.

Basri Rahman menjelaskan, para peserta lelang jabatan Pemkot Makassar nantinya juga akan mengikuti tes presentase makalah dan seleksi wawancara. Mereka diuji oleh panitia seleksi beranggotakan tujuh orang. Masing-masing dari Pemkot Makassar serta akademisi Universitas Hasanuddin dan IPDN Kampus Sulawesi Selatan.

“Hasil seleksi akan menempatkan tiga orang dengan nilai tiga tertinggi atau tiga besar di setiap dinas dan badan.  Hasilnya lalu dikonsultasikan ke pusat oleh wali kota untuk menentukan siapa yang layak mengisi jabatan tersebut,” kata Basri. (NIA)