Mendagri minta kasus bentrok antar aparat diusut tuntas

Merdeka.com, Makassar - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin terhadap insiden bentrokan antar kelompok yang melibatkan oknum petugas Satpol PP dan Polisi di Makassar. Dia berharap insiden tersebut menjadi pelajaran dan tidak terulang kembali.

“Ini harus menjadi peristiwa terakhir antar aparat. Tidak etis kalau ada aksi saling berkelahi, apa lagi sampai saling membunuh,” kata Menteri Tjahjo, dikutip dari situs resmi Kemendagri, Senin (8/8).

Menurut Tjahjo, aparat seharusnya menjadi teladan. Sebab mereka mempunyai tugas mengayomi masyarakat. Tidak etis jika di antara sesama saling berselisih, apa lagi sampai berkelahi.

Tjahjo menyatakan insiden di Makassar harus segera diusut tuntas. Mendagri telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri siapa pihak yang salah dalam kasus tersebut. Tim terpadu terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, TNI, dan Kepolisian.

“Dengan dasar laporan dan CCTV yang ada harus dibuktikan siapa yang salah dan mendapatkan sanksi,” ujarnya.

Oknum aparat Kepolisian dan oknum petugas Satpol PP Kota Makassar terlibat perkelahian kelompok di Kantor Balai Kota Makassar Minggu (7/8) dinihari. Dalam insiden itu, seorang anggota polisi, Bripda Michael Abraham Riewpassa meninggal. Korban luka-luka berjatuhan di dua pihak, disertai kerusakan kantor dan sejumlah kendaraan.

Bentrokan diawali penyerangan puluhan oknum aparat kepolisian di Balai Kota, tempat Satpol PP Makassar berkantor. Penyerangan merupakan buntut insiden perkelahian personal di Anjungan Pantai Losari, Sabtu (6/8) malam, yang melibatkan oknum dari kedua pihak.

Senin (8/8) pagi, tim dari Kementerian Dalam Negeri mulai turun untuk mengusut kejadian di Balai Kota. Perwakilan menggelar pertemuan tertutup dengan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Makassar.

Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kemendagri, Asadullah mengatakan, pihaknya ditugaskan Mendagri mengumpulkan informasi agar penyerangan Kantor Balai Kota segera menemui titik terang. Dia meneruskan pesan dari Mendagri yang ingin masalah tersebut ditegakkan secara tegas menurut hukum.

“Untuk sementara kita cari fakta di lapangan dulu sebanyak-banyaknya. Kita tidak ingin berandai-andai. Semoga cepat selesai, supaya masayrakat dan pegawai di Pemkot Makassar nyaman dan tenteram,” ujarnya.