Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 disosialisasikan di Makassar

Merdeka.com, Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 di Hotel Clarion Makassar, Kamis (6/7).

Pedoman Penyusunan APBD merupakan pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan pada 8 Juni 2017 dan telah diundangkan pada 12 Juni 2017.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel itu dihadiri 250 peserta diantaranya, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan para pimpinan OPD serta Kepala Biro lingkup Pemrov Sulsel.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwin Azis dengan sosialisasi ini, tidak muncul lagi koreksi atas penyusunan anggaran dan belanja daerah yang ada.

"Saya berharap tidak ada lagi koreksi yang muncul tahun ini, seperti penyusunan anggaran tahun 2017 lalu," ujarnya.

Hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi ini, Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin dan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Arsan Latif.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menguraikan Permendagri harus menjadi komitmen bersama agar akuntabilitas yang sudah diatur dapat bergerak dalam mengefisiensikan anggaran dan program yang ada.

"Saya berharap penyusunan APBD terakhir ini dapat disusun dengan sangat baik dan betul. Pak Sekda susun yang baik agar DPRD yang mengawasi dengan ketat dapat berjalan dengan smooth (halus), komunikasi kita dengan DPRD sangat baik." Pinta SYL.