BPK ganjar Pemkot Makassar WTP

Merdeka.com, Makassar - Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kota Makassar, Senin (30/5). Predikat itu berdasarkan Laporan Hasil Keuangan Pemkot Makassar tahun anggaran 2015, atau tahun ke dua di periode wali kota M Ramdhan Pomanto dan wakilnya Syamsu Rizal.

Opini WTP diserahkan secara simbolis kepada Danny -sapan Ramdhan Pomanto, di Kanor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Bagi Danny, penghargaan di bidang pengelolaan keuangan ini seperti mimpi, mengingat predikat serupa sudah belasan tahun tidak diberikan kepada Pemkot Makassar.

"Saya menyadari apa yang telah dicapai sesungguhnya merupakan bukti dari kerja keras dan komitmen yang tinggi untuk bahu - membahu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik," kata Danny, Senin (30/5).

Danny mengungkapkan, opini WTP sesuai dengan misi Pemkot Makassar 2014-2019, yakni mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah yang baik. Sebelumnya, banyak pihak yang menganggap Pemkot Makassar tidak akan mendapatkannya. Tapi Dengan kerja keras, semua akhirnya bisa tercapai.

Danny berterima kasih kepada tim auditor BPK yang telah memberikan petunjuk kepada Pemkot melalui pemeriksaan di tahun sebelumnya. Karena itu, Pemkot bisa memperbaiki yang kurang. “Serangkaian rekomendasi yang disampaikan sebelumnya menjadi petunjuk yang jelas bagi kami,” ujarnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Andi Kangkung Lologau menjelaskan bahwa salah satu penilaian dalam menentukan opini WTP adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada laporan operasional menunjukkan pendapatan Makassar mencapai Rp 3,2 Triliun lebih dengan beban sebesar Rp 2,9Triliun dan surplus operasional sebesar Rp 367 Miliar lebih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset kota Makassar, Erwin Haiyya menyampaikan predikat opini WTP yang berhasil dicapai pemerintah kota Makassar tahun ini merupakan kali pertama dalam kurung waktu 13 tahun sejak berlakunya laporan keuangan berbasis aktual. "Tingkat kesulitan laporan keuangan berbasis aktual jauh lebih sulit dibandingkan dengan pencatatan atau pelaporan berbasis kas," terang Erwin.

Selain Makassar, ada enam daerah lainnya di Sulsel yang berhasil meraih predikat opini WTP yakni Bantaeng, Bulukumba, Palopo, Soppeng, Pangkep, dan Wajo.⁠⁠⁠⁠⁠