Makassar siap edarkan voucher pengganti raskin

Merdeka.com, Makassar - Wali Kota Makassar Mohammad Danny Pomanto memastikan kesiapan kotanya menjadi pilot project program nasional e-voucher bantuan pangan sebagai pengganti beras untuk rakyat miskin.

Diketahui Pemerintah Republik Indonesia, mulai Januari 2017 akan menerapkan kebijakan Pesiden Joko Widodo berupa  penyaluran bantuan pangan non tunai sebagai pengganti beras untuk rakyat miskin (raskin), kepada rumah tangga berpenghasilan rendah.

http://makassar.merdeka.com/kabar-makassar/voucher-pengganti-raskin-diuji-coba-di-makassar-160914j.html

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bakal menguji coba kebijakan tersebut di 20 kelurahan/ desa pada delapan kabupaten/ kota di Indonesia, yakni Kota Medan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Makasar.

Danny berharap program e-voucher bisa membantu ketahanan pangan serta menciptakan efektivitas pelayanan sosial dasar bagi keluarga pra sejahtera. “e-voucher didesain untuk memudahkan pemerintah mengontrol penyaluran bantuan bahan pangan dan meningkatkan ketepatan kelompok sasaran," kata Danny saat menghadiri sosialisasi seputar e-voucher tersebut di Makassar Golden Hotel, Kamis (13/10).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar Muhammad Yasir menjelaskan, program e-voucher hadir sebagai pengganti raskin. Dengan program baru ini, nantinya masyarakat berpenghasilan rendah akan diberikan voucher khusus berisikan saldo yang bisa ditukarkan dengan sembilan bahan pokok. Antara lain beras, telur, atau bahan pokok lain di pasar, warung, dan toko sesuai harga yang berlaku.

Voucher memungkinkan masyarakat pra sejahtera punya banyak pilihan saat membeli sembako di pasar dengan kualitas yang lebih baik, dibandingkan hanya dengan raskin. “Selain itu, voucher pangan memungkinkan masyarakat memperoleh nutrisi lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat namun juga protein,” kata Yasir.

Spirit pemberlakuan e - voucher bantuan pangan didasarkan pada kajian mendalam. Terdapat beberapa kelemahan dalam penyaluran raskin, misalnya tidak tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi. Sehingga sistemnya harus didesain ulang.

"Kota Makassar sebagai salah satu kota pilot project program ini perlu merespon dengan cepat melalui sosialisasi agar tidak timbul kesalahan persepsi mengenai program ini. Baik nantinya secara teknis penyaluran, peran, dan fungsi maupun keterkaitan data," Yasir melanjutkan. (NIA)