Presiden resmikan pelabuhan Untia Makassar, nelayan dapat asuransi

Merdeka.com, Makassar - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana meresmikan pengoperasian pelabuhan perikanan Untia Makassar, Sabtu (26/11). Pelabuhan di jalan Untia, kecamatan Biringkanaya, diharapkan menjadi sentra produksi  perikanan yang terhubung dengan pelabuhan perikanan lain di kawasan Sulawesi Selatan.

Pelabuhan Untia juga disiapkan sebagai pemasok bahan baku impor utama di Sulsel. Diketahui, target ekspor Sulsel terhitung besar, yakni sekitar 10 persen dari sasaran ekspor nasional.

"Lokasinya sangat strategis dan dekat dengan pelabuhan umum untuk ekspor. Ini akan menjadi pengembangan yang baik bagi produksi perikanan kita," kata Presiden dalam sambutannya, dikutip dari laman Sekretariat Negara.

Meski telah resmi beroperasi, Presiden menilai pelabuhan Untia masih butuh pembenahan. Di antaranya infrastruktur seperi akses transportasi. Dia berjanji segera menginstruksikan kementerian terkait untuk membenahi masalah itu. "Jalan yang yang kurang bagus, nanti setelah ini saya telepon Menteri PU (Pekerjaan Umum) untuk segera diperbaiki," ujar Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada jajarannya agar selalu memberikan pelayanan prima di Pelabuhan Untia. Satu hal yang disorotnya ialah mengenai pungutan liar. Ia menegaskan agar masyarakat tidak segan-segan melaporkannya bila mendapatkan pelayanan yang tidak baik tersebut.

"Saya minta supaya pelayanan di PP Untia terus dijaga. Pelabuhan-pelabuhan baru kita bersihkan jangan sampai ada pungli. Kalau ada pungli, segera laporkan ke tim Saber Pungli supaya semuanya mendapatkan pelayanan yang baik," dia melanjutkan.  

Sebelum meresmikan pelabuhan, Presiden Jokowi terlebih dahulu menyaksikan penyerahan Kartu Asuransi Nelayan kepada 18 orang perwakilan penerima se-Sulsel. Serta emam orang perwakilan keluarga penerima Klaim Asuransi Kematian Nelayan. Selain itu, turut diberikan bantuan alat tangkap ikan dan perahu nelayan kepada 2 orang perwakilan penerima oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.  

"Yang berkaitan dengan asuransi, pemerintah telah memberikan kurang lebih satu juta asuransi dari Sabang sampai Merauke dengan premi 175 ribu rupiah per tahun. Untuk apa? Untuk memberikan jaminan agar bila terjadi sesuatu di laut, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan jaminan kehidupan masa depan bagi anak dan istrinya," terang presiden.  

Presiden mengatakan bahwa premi asuransi bagi nelayan tersebut ditanggung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta jumlah nelayan yang akan menerima asuransi akan terus ditingkatkan setiap tahunnya. "Kalau ada anggaran jadi 2 juta nelayan," ujar Presiden.  

Dalam laporannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut menjelaskan bahwa program asuransi bagi para nelayan tersebut merupakan bagian dari visi pemerintah yang hendak meningkatkan sektor kelautan dan perikanan nasional. Hal tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Perikanan untuk melindungi para nelayan.

"Kehidupan nelayan rentan kalau kepala keluarganya terjadi apa-apa. Negara harus hadir, wajib hadir," tegas Susi.

Untuk diketahui, asuransi bagi para nelayan tersebut akan memberikan jaminan sebesar 200 juta rupiah bagi keluarga nelayan yang meninggal saat berada di lautan, 160 juta rupiah bagi para nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, 80 juta rupiah bagi para nelayan yang mengalami cacat, serta 20 juta rupiah sebagai plafon untuk pengobatan. Selain itu, diberikan pula bantuan berupa 5 unit kapal penangkap ikan 3 Gross Tonnage (GT) senilai Rp768.245.000 dan beberapa jenis bantuan bagi para nelayan lainnya.