12 Oktober, pembangunan tol layang Makassar dimulai

Merdeka.com, Makassar - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo secara khusus memanggil Marga Utama Nusantara selaku kontraktor yang akan mengerjakan tol dalam kota, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka Jumat (6/10).

Syahrul ingin mengetahui sejauh mana kesiapan ground breaking atau peletakan batu pertama tol dalam kota yang rencananya akan dilaksanakan 12 Oktober mendatang. 

Didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Amin Yakob, manajemen PT Marga Utama Nusantara Jalan Tol Seksi Empat (PT BMN-JTSE) yang dipimpin langsung Direktur Utama Anwar Toha menjelaskan ke gubernur persiapan yang telah dilakukan untuk ground breaking. 

"Sejauh ini, persiapan ground breaking tidak ada masalah. Insya Allah 12 Oktober bisa dilakukan," ungkap Anwar Toha usai melakukan pertemuan dengan gubernur. 

Berbagai persiapan sudah dilakukan. Mulai dari lokasi ground breaking yang mulai dibersihkan hingga kesiapan alat, semua tidak ada masalah. 

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Amin Yakob mengatakan, sejauh ini, semua persiapan cukup lancar. Dia menjamin tak ada persoalan yang ditemukan untuk rencana peletakan batu pertama tol dalam kota tersebut.

Secara teknis dijelaskan, konstruksi tol dalam kota akan dimulai Maret mendatang. Sekitar sebulan sebelumnya, median jalan sepanjang Pettarani akan ditutup. Pengerjaan konstruksi lebih banyak akan dilaksanakan malam hari mengingat kawasan Pettarani sangat padat dan macet pada jam-jam sibuk.

Untuk tahap pertama, akan dirampungkan elevated road sepanjang 5,1 km dengan total anggaran yang dibutuhkan Rp2,3 triliun. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menekankan proyek ini bisa berjalan baik dan rampung sesuai target yang ditentukan.

Menurutnya, wilayah Pettarani sudah sangat padat oleh kendaraan. Kehadiran tol dalam kota sudah sangat mendesak.  Dia sempat menawarkan kepada investor yang mengerjakan tol dalam kota alternatif pembiayaan jika memang butuh biaya cukup besar. Yakni menggunakan obligasi daerah maksimal Rp3 triliun.

"Jangan ditunda-tunda lagi. Apalagi persiapannya sudah sangat matang. Apalagi, yang mengerjakan berpengalaman. Tidak susah karena hitung-hitungannya sudah jelas," kata Syahrul.