Mesti ada upaya mendidik pemilih agar tidak terjebak
Merdeka.com, Makassar - Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan mengungkap fenomena maraknya kampanye hitam maupun kampanye negatif di Media Sosial (Medsos), jelang pemilihan kepala daerah serentak tahun depan. Kampanye yang dilakukan masing-masing Bakal Calon Kepala Daerah dinilai mencederai demokrasi dan tidak mendidik.
"Untuk skala paling besar kami amati paling banyak di facebook. Media sosial sejuta umat ini nampaknya menjadi sarana agitasi dan propaganda antarpendukung kandidat Pilgub sulsel," ujar Koordinator JPPR Sulsel, Zulfikarnain Tallesang dikutip dari Antara, Jumat (6/10).
Serangan tersebut dengan saling menghujat, lanjutnya, dengan memposting link berita. Bahkan parahnya, dari pantauan beberapa diantaranya melempar berita informasi tidak benar atau hoax dan menggunakan akun palsu.
"Mereka menyasar ke grup-grup facebook yang memiliki anggota hingga 500 ribu akun. Selain facebook, kami juga amati di media sosial instagram, twitter, termasuk Whatsapp," ungkap dia.
Menurut dia, dengan strategi memberikan informasi tidak benar dengan saling menyerang satu sama lain, akan berdampak buruk bagi kualitas demokrasi di Sulsel yang tengah dibangun saat ini.
Pria disapa akrab Zul ini, menilai bisa saja akun-akun propaganda itu digerakkan oleh simpatisan. Atau bahkan terorganisir dengan rapi sehingga menyerang dengan opini yang tidak berdasar. Untuk itu, alumni Ilmu Politik Unhas ini menekankan pentingnya pendidikan politik.
Mesti ada upaya-upaya untuk mendidik pemilih agar tidak terjebak dengan kampanye hitam dan kampanye negatif, utamanya pemilih pemula. Karena mereka pengguna medsos paling banyak, harus ada upaya untuk menyelamatkan mereka dari cara berpikir buruk berdemokrasi," ujarnya menyarakan.