Danny paparkan manfaat reklamasi di Gedung DPR RI

Merdeka.com, Makassar - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menjadi pembicara pada diskusi publik Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam di Gedung DPR RI, Senin (9/5). Dalam diskusi bertema ‘Reklamasi Ekonomis versus Ekologis’, Danny didudukkan bersama narasumber lain, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Ketua Umum PB HMI Mulyadi Tamsir.

Danny Pomanto, dalam paparannya, banyak menyinggung soal manfaat reklamasi wilayah pesisir. Salah satunya, mencegah kota terendam akibat kenaikan permukaan air laut. Pecegahan bisa dengan melakukan membentuk dinding laut di sekitar pantai, dengan perhitungan yang cukup akurat.

Wali kota yang juga mantan konsultan tata ruang ini mengungkapkan, reklamasi sudah lama dipraktekkan di sejumlah negara besar, seperti Arab Saudi, Jepang, dan Singapura. Hal itu tidak akan diterapkan jika berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. “Reklamasi tidaklah salah. Tapi justru korupsi di dalam reklamasi itulah yang sangat berbahaya,” kata Danny, Senin (9/5).

Penimbunan pantai, menurut Danny, tidak masalah selama dilakukan dengan benar. Dia merujuk pada Singapura, yang disebut cukup sukses dalam reklamasi. Di negara itu reklamasi dilakukan oleh negara atau pemerintah, dan pengerjaannya diserahkan ke pihak swasta.

Danny mengaku Pemerintah Kota Makassar meniru konsep Singapura dalam melakukan reklamasi Anjungan Pantai Losari sepanjang 900 meter, beberapa tahun lalu. Di kawasan itu, diciptakan ruang publik yang luas dengan ruang terbuka hijau yang mencakup 50 persen wilayah. Dia membandingkannya dengan reklamasi teluk Jakarta, yang sepenuhnya dikerjakan swasta, dengan akses yang tertutup bagi publik. “Akhirnya tidak bermanfaat bagi publik. Seharusnya memikirkan dampak ekologi, ekonomis, dan sosial dengan matang,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Hidayat Nur Wahid membenarkan bahwa reklamasi cukup membawa manfaat bagi kehidupan. Hal itu dianggap sudah mendunia, karena sudah dipraktekkan di berbagai negara. "Namun bila reklamasi lebih berdampak negatif kepada masyarakat, maka tidak boleh dibiarkan. Wakil rakyat harusnya memberikan penegasan terhadap hal ini dalam rangka membangun reklamasi untuk publik demi kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan oknum semata," kata dia.

Adapun Ketua PB HMI Mulyadi Tamsir melihat contoh reklamasi yang baik ada di Makasar dan Bali. Konsep reklamasi Makassar dan Bali memperhatikan dampak ekologis yang positif dan ekonomis yang mampu meningkatkan keberlangsungan hidup manusia dalam kurun beberapa tahun mendatang. "Jakarta khususnya harus mengambil sampel dari ke dua kota tersebut.” (NIA)