Kelurahan Kapasa, andalan Makassar di lomba kelurahan terpadu Sulsel

Merdeka.com, Makassar - Kelurahan Kapasa di Kecamatan Tamalanrea menjadi andalan Pemerintah Kota Makassar, pada Lomba Kelurahan Terpadu TIngkat Provinsi Sulawesi Selatan 2016. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menganggap berbagai keunggulan yang disiapkan pemerintah dan masyarakat setempat bisa menjadi contoh yang baik, untuk diterapkan di semua wilayah dalam kota.

Danny -sapaan Ramdhan, menyampaikan pujiannya saat berkunjung ke Kelurahan Kapasa, Senin (23/5). Di lokasi tersebut, dia terlihat bersemangat menyaksikan kawasan sekitar terlihat bersih dan asri. Adapun bangunan rumah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas publik lainnya tertata rapi.
 
“Terima kasih kepada seluruh warga, tokoh masyarakat yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Semangat ini harus tetap kita jaga,” kata Danny.

Camat Tamalanrea, Kaharuddin Bakti menyatakan bahwa Kelurahan Kapasa memang yang paling siap mewakili Makassar di tingkat propinsi. Sebab di kelurahan ini terdapat berbagai keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain. Di Kapasa, antara lain terdapat Puskesmas, bank sampah, hutan kota, pelayanan berbasis IT di kelurahan, dan layanan kesehatan home care.

Ada sembilan indikator penilaian dalam lomba kelurahan terpadu. Antara lain pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat, pemerintah kelurahan, serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Lurah Kapasa, Zainuddin menyatakan pihaknya telah memenuhi sebagian besar indikator yang dimaksud. Keamanan dan ketertiban masyarakat jadi kebanggaan utama. Di tahun 2015, misalnya, tidak ada lagi kasus perkelahian dan pencurian di wilayahnya. "Capaian itu seiring dengan meningkatnya intensitas rembug warga dalam menyelesaikan masalah - masalah sosial, dan peran serta masyarakat di bidang keamanan lingkungan," kata Zainuddin.

Ketua Tim Penilai Lomba Kelurahan Terpadu Sulsel, Mustari Soba menjelaskan, lomba yang diikuti seluruh kelurahan di 24 kabupaten/kota bertujuan untuk melihat kesiapan pemerintah, terutama capaian di tingkat desa atau kelurahan. “Kita ingin melihat tingkat perkembangan yang dicapai, apakah bisa berkesinambungan ke depan. Sekaligus mengevaluasi sistem pembinaan di pemerintahan.”