Makassar percontohan penelitian perubahan iklim

Merdeka.com, Makassar - Kota Makassar dan DKI Jakarta menjadi proyek percontohan penelitian kebijakan perubahan iklim (climate change) perkotaan yang berperspektif gender. Penelitian dimotori oleh sejumlah aktivis perempuan yang tergabung dalam berbagai organisasi yang fokus pada isu gender lintas daerah.
 
Makassar dan DKI Jakarta dipilih sebagai pilot project karena dua kota ini memiliki profil yang dinilai mampu mewakili kota lainnya di Indonesia. Hal itu terungkap saat Puspa Dewi dari  Solidaritas Perempuan bersama aktivis AKSI, dan Gender CC for Women Climate Justice bertemu Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto di Balai Kota Makassar, Selasa (2/8).

Penelitian rencananya berlangsung hingga tiga tahun ke depan. ”Penelitian berfokus pada menggali informasi dan membaca beberapa dokumen yang berhubungan dengan perubahan iklim, gender, kebijakan, dan program pemerintah," terang Puspa Dewi.

Metode wawancara, dan diskusi digunakan Puspa bersama rekannya untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitiannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penelitian ini dinilai dari alokasi dana, kebijakan, dan program pemerintah yang responsive gender.

"Hasilnya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah kota dalam mengambil kebijakan, dan menyusun program yang responsive gender terhadap perubahan iklim yang terjadi," lanjutnya.

Salah satu dampak yang paling nyata dirasakan akibat adanya perubahan iklim adalah menurunnya kualitas dan kuantitas air. Pengaruh lain dari perubahan iklim terasa pada sisi kesehatan, dan ekonomi. Menurutnya, kualitas kesehatan, dan penghasilan masyarakat utamanya yang berdomisili di wilayah pesisir rentan terpengaruh oleh perubahan iklim.

Wali Kota Danny Pomanto menyebut, selama dua tahun kepemimpinannya, mengupayakan kebijakan dan program pemerintahan yang dijalankannya responsive gender. Ia mencontohkan salah satu program di bidang kesehatan yang khusus ditujukan bagi ibu hamil dan bayi.

"Kami memiliki program pendampingan seribu hari pertama bagi ibu hamil dan bayinya," ujar Danny. Program ini menggandeng Universitas Hasanuddin sebagai mitra pemerintah kota dalam mendampingi ibu hamil di masa mengandung hingga masa persalinan hingga dua tahun pertama pasca melahirkan.

Sementara untuk kebutuhan air bersih di daerah pulau dan pesisir, melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan (DKP3) masyarakat di Pulau Langkai, dan Kodingareng telah dilengkapi fasilitas pengolahan air bersih yang menyuling air laut menjadi air tawar yang layak konsumsi.

Dari 198 kelompok nelayan yang dibina oleh DKP3 Kota Makassar, 30 persen diantaranya mengakomodir perempuan. DKP3 melakukan pembinaan berjenjang bagi kelompok nelayan yang dibinanya.