Rapat bersama Sri Mulyani, Danny usulkan penerapan otoritas kota

Merdeka.com, Makassar - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengundang Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto membahas pembangunan infrastruktur daerah dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Ruang Rapat Menkeu, Gedung Djuanda Lantai 3, Jalan Dr Wahidin No. 1, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Mei 2017.

Bersama Wali Kota Danny turut hadir Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono, dan Bupati Sidoarjo Saifullah.

"Pertemuan ini digelar untuk memperoleh masukan dan problem solving pembangunan infrastruktur dari kepala daerah karena saat ini pembangunan infrastruktur sangat urgent dan penting," kata Menteri Sri.

Perhatian pemerintah pada pembangunan infrastruktur sebagai prioritas yang tinggi dalam arahan dan kerangka kebijakannya tercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menetapkan kebutuhan pembiayaan sebesar USD 400 Miliar atau sekira Rp 5.000 Triliun untuk lima tahun ke depan

Skema KPBU ditawarkan pemerintah untuk  mengatasi terbatasnya ruang fiskal dalam APBN dengan berfokus pada pengembangan kelayakan skema Public-Private Partnership (PPP) / (KPBU). Perbaikan sistem KPBU antara lain dengan memperbaiki kerangka kerja hukum, ekonomi, dan kelembagaan dari kerangka kerja sama tersebut.

Wali Kota Danny menyampaikan persoalan yang dihadapi pemerintah terkonsentrasi di kota. Sejak tiga tahun lalu di awal pemerintahannya, Danny melakukan studi transportasi yang menghasilkan kesimpulan mengerikan, "Jika di tahun 2017 tidak ada usaha radikal yang dibuat oleh kota Makassar maka Makassar akan mengalami 'stroke'," cemas Danny.

Usaha radikal di bidang transportasi lanjut Danny membutuhkan sokongan dana yang nominalnya tidak sedikit. Pemerintah membutuhkan dukungan dana dari swasta untuk mengimbangi keterbatasan anggaran dalam APBD.

Proses investasi lanjut Danny juga menyoal keuangan, persoalan teknis, hukum, sosial dan politik untuk meyakinkan masyarakat dan legislatif menyetujui program pembangunan infrastruktur yang akan berjalan.

Dukungan pemerintah pusat juga tak kalah pentingnya. Ia mengusulkan agar kota - kota di Indonesia yang memenuhi persyaratan di antaranya tingkat pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan keberhasilan menekan angka kemiskinan diberikan otoritas menjadi front liner ekonomi sembari mendapatkan pengawasan dari pemerintah pusat agar proses pembangunan infrastruktur yang berjalan tetap berada jalur yang tepat. (NIA)